Detikpangan.com, Makassar – Praktik kejahatan pangan kian meresahkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap data, pupuk palsu merugikan petani Rp3,2 triliun, dan ratusan kasus beras oplosan merugikan masyarakat hingga Rp99 triliun. Dalam pernyataan resminya di Makassar, Amran menyebut tidak ada kompromi terhadap mafia pangan.
Mentan Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya untuk memberantas habis kejahatan pangan, mulai dari pupuk palsu hingga pengoplosan beras. Dalam sambutannya di acara pengambilan sumpah sarjana kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Senin (14/7/2024), Amran menyebut pihaknya telah menyerahkan puluhan kasus kepada penegak hukum.
“Contoh ada pupuk palsu, itu merugikan petani sampai Rp3,2 triliun. Kami sudah serahkan ke kejaksaan dan kepolisian. Tidak bisa dibiarkan,” kata Amran.
Lebih dari itu, ia mengungkap bahwa praktik pengoplosan beras skala besar juga telah merugikan masyarakat secara sistemik. Kementan mencatat 212 kasus beras oplosan, dan sekitar 86 persen beras premium yang beredar tidak sesuai standar.
“Kerugiannya tembus Rp99 triliun. Kalau praktik ini dibiarkan 10 tahun, itu bisa Rp1.000 triliun. Mafia seperti ini tidak bisa diberi ruang. Kita harus tegas,” tegasnya.
Menurut Amran, kejahatan pangan bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat kecil. Harga beras yang naik karena pengoplosan langsung memukul daya beli warga miskin.
“Bayangkan beras biasa dijual sebagai premium dengan selisih Rp3.000 per kilo. Rakyat kecil yang paling dirugikan. Apa kita tidak punya rasa? Ini biadab!” serunya.
Mentan menyampaikan bahwa Kementan telah menyurati secara resmi Kapolri dan Jaksa Agung, dan telah menyerahkan 260-an kasus kejahatan pangan dalam 10 bulan terakhir. Kasus-kasus tersebut meliputi pemalsuan pupuk, pengoplosan beras, dan praktik curang distribusi minyak goreng.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Satgas Pangan. Tanggal 10 kemarin, pelaku besar sudah mulai diperiksa. Tidak ada ampun. Ini harus disikat habis,” kata Amran.
Amran menegaskan bahwa dirinya sedang menjalankan reformasi menyeluruh di tubuh Kementerian Pertanian. Salah satu buktinya adalah kembalinya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) serta meningkatnya indikator kinerja antikorupsi yang bahkan diminta jadi testimoni oleh KPK.
“Kita benahi dari hulu ke hilir. Pupuk, distribusi, produksi, hingga hilir. Ini kerja serius. Dan kita tidak akan puas sebelum mafia pangan benar-benar dibasmi,” tegasnya.
Di tengah kondisi krisis pangan global, Amran menyebut Indonesia justru mencatatkan stok beras nasional tertinggi sejak merdeka, yakni 4,2 juta ton. Selain itu, bansos pangan juga telah disalurkan sebesar 362 ribu ton, dan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) telah menggelontorkan 1,3 juta ton beras subsidi.
“Jadi tidak perlu khawatir. Stok kita aman. Yang perlu kita jaga adalah kejujuran distribusi dan membersihkan mafia,” ujarnya.
Amran menegaskan seluruh langkah ini adalah bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ia menyatakan tak akan mundur dalam membersihkan sektor pertanian.
“Selama saya di Kementan, insyaallah kami sekuat naga. Ini perintah Presiden. Mafia pangan, koruptor, kami berantas. Tidak ada kompromi,” tutupnya.
Pernyataan ini disampaikan di tengah momen emosional, di mana Amran juga hadir sebagai ayah dari dr. Andi Athira Sudirman, yang diwisuda sebagai dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Unhas. (*)