Detikpangan.com – DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini. Menanggapi usulan Badan Gizi Nasional (BGN) yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam tanggapannya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut mengatakan bahwa masalah utama yang perlu diperbaiki BGN adalah terkait rendahnya edukasi gizi untuk usia dini, dan lemahnya akses pangan sehat di sejumlah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program MBG adalah program mulia, namun anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, tetapi juga untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal,” ujar Yahya, 14 Juli 2025.
“Dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” tambahnya.
Ia menilai usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun terlalu tinggi dan dianggap menjadi pemborosan, jika pihak badan tersebut hanya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi makanan.
“Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” jelas Yahya.
Dengan demikian Yahya menegaskan bahwa pihak Komisi IX DPR RI akan mendalami telebih dahulu terkait usulan penambahan angaran yang dimaksud.
Diketahui, sebelumnya BGN dalam usulannya meminta adanya penambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun dalam rencana anggaran 2026.
Usulan penambahan anggaran tersebut disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI, 10 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa penambahan tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan program MBG.
