Detikpangan.com, Makassar— Pemerintah Kota Makassar menyalurkan sebanyak 800 ton beras bantuan dari pemerintah pusat kepada 40.727 penerima manfaat yang tersebar di seluruh kecamatan di kota ini.
Bantuan disalurkan secara bertahap melalui Perum Bulog sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.
Penyaluran perdana dipusatkan di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (22/7/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Di lokasi tersebut, sebanyak 274 keluarga menerima total 5.480 kilogram beras, dengan masing-masing memperoleh 20 kilogram untuk dua bulan (10 kg per bulan).
“Bantuan pangan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengatasi tekanan ekonomi masyarakat. Setiap penerima mendapatkan jatah beras yang cukup untuk dua bulan,” ujar Munafri.
Ia menegaskan bahwa penyaluran ini mengandalkan data resmi dari Kementerian Sosial yang telah melalui proses verifikasi berlapis. Pemerintah Kota juga menyiapkan mekanisme double check di lapangan guna memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
“Kami tidak ingin ada penyimpangan atau ketidaktepatan data. Karena itu, validasi berulang kami lakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” tegas Munafri.
Lebih jauh, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menyebut bantuan pangan dari pusat ini berperan sebagai substitusi pengeluaran rumah tangga, sehingga warga dapat mengalokasikan pendapatannya ke kebutuhan lain yang tak kalah penting.
“Ini sangat membantu masyarakat. Jika biasanya mereka harus membeli beras, sekarang bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah anak atau biaya kesehatan,” ujar Appi.
Menurutnya, intervensi pemerintah melalui bantuan pangan bukan hanya soal distribusi barang, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. “Ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah agar stabilitas ekonomi warga tetap terjaga,” lanjutnya.
Ia juga memastikan bahwa kualitas beras yang dibagikan tergolong baik, karena telah melalui proses seleksi ketat oleh Bulog. Ia menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi adalah prioritas utama pemerintah daerah.
“Bukan hanya soal jumlah, tapi kualitas dan keadilan distribusi harus dijamin. Karena itu, sinergi dengan Bulog dan pemerintah pusat menjadi sangat penting dalam proses ini,” tutupnya. (*)