Detikpangan.com, Bengkulu — Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan keseriusannya dalam percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Prov. Bengkulu, Rabu, 30 Juli 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, selaku Ketua TPPS Provinsi, dihadiri oleh seluruh Ketua TPPS kabupaten/kota, jajaran Bappeda, perwakilan BKKBN, serta Tenaga Ahli Stunting dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Mian menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, penggunaan Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan, serta percepatan pemutakhiran data melalui Pendataan Keluarga (PK) dari BKKBN.
Ia menyebut bahwa data PK 2024 saat ini sedang dalam tahap verifikasi, dan mendorong kepala daerah untuk mendukung proses pemutakhiran agar data dapat segera dimanfaatkan.
“Bengkulu telah berkomitmen menggunakan satu data dari PK sebagai basis perencanaan. Kita tidak bisa bekerja tanpa data yang valid. Sambil menunggu finalisasi, silakan gunakan data PK 2024 yang tersedia,” tegas Mian.
Mian juga mendorong pembentukan Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di setiap kabupaten/kota. Menurutnya, sentra ini akan menjadi pusat konsolidasi data dan koordinasi intervensi agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Setiap daerah wajib memiliki Sentra Komando. Di tingkat provinsi, kita akan mengakumulasi data dari seluruh daerah agar intervensi bisa lebih presisi dan efisien,” ujarnya.
Rapat ini menjadi refleksi atas fluktuasi angka prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Bengkulu menurun dari 20,2% (2023) menjadi 18,8%, atau mengalami penurunan sebesar 1,4%.
Namun demikian, terdapat lonjakan signifikan di Kota Bengkulu yang sebelumnya menjadi daerah terbaik dalam penurunan stunting. Kota ini mengalami kenaikan dari 6,7% (SKI 2023) menjadi 16,1% (SSGI 2024), menunjukkan adanya tantangan serius dalam kolaborasi lintas sektor dan efektivitas intervensi.
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Yuliswani, turut menggarisbawahi pentingnya kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap kehadiran para wakil bupati dan wakil wali kota dalam rakor ini dapat memperkuat komitmen bersama untuk menurunkan angka stunting hingga satu digit.
“Ini momen penting. Dengan semua pemimpin daerah hadir, tidak diwakilkan. kita harap bisa menyamakan langkah dan strategi untuk mencapai target nasional penurunan stunting,” ungkapnya.
Selain itu, kegiatan juga menjadi momentum untuk berbagi praktik baik, mengidentifikasi tantangan di masing-masing daerah, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni Tobing, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, Wakil Bupati di 9 kabupaten prov. Bengkulu serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan undangan.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tinggi, Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian terus memperkuat langkah nyata dalam mewujudkan Bengkulu bebas stunting dan kemiskinan ekstrem. (Al)
