Detikpangan.com, Makassar – Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri HAM Mugiyanto, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa akhir bulan ini.
Sidang ini menyusul seruan resmi PBB untuk penyelidikan menyeluruh atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam aksi protes yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seruan dari Kantor HAM PBB tersebut muncul dalam konteks gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dinilai kontroversial, termasuk pengesahan tunjangan fasilitas mewah untuk anggota parlemen di tengah langkah penghematan anggaran yang dirasakan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, menyatakan pihaknya terus memantau situasi. “Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional.m dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” ujarnya.
PBB menekankan pentingnya penyelidikan yang cepat dan transparan serta mendorong dialog untuk meredakan ketegangan.
Menanggapi desakan tersebut, Wamen HAM Mugiyanto menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam menegakkan HAM sudah jelas dan tidak diragukan.
Ia menyatakan bahwa upaya-upaya penyelidikan dan perlindungan HAM telah dilakukan pemerintah secara mandiri, bahkan tanpa perlu menunggu permintaan dari PBB.
“Tanpa ada permintaan dari PBB pun, kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Mugiyanto, saat di Makassar, Kamis (4/9/2025).
Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati HAM dan demokrasi, yang merupakan komitmen utama Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bukti, Mugiyanto menyebut bahwa Indonesia telah meratifikasi hampir semua instrumen HAM internasional utama.
Mugiyanto juga menjamin kebebasan berekspresi yang damai, sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Namun, ia memberikan catatan penting bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum. “Kalau hukum tidak ditegakkan, banyak korban berjatuhan,” ujarnya, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara hak berpendapat dan ketertiban umum.
Pemerintah Indonesia berjanji akan memaparkan semua langkah dan kemajuan yang telah dicapai dalam penegakan HAM secara langsung di hadapan Sidang Dewan HAM PBB.
Pertemuan di Jenewa nanti diprediksi akan menjadi forum dimana Indonesia tidak hanya mempertahankan rekam jejaknya, tetapi juga menjawab berbagai pertanyaan kritis dari komunitas internasional mengenai isu terkini. (*)
