Detikpangan.com, Lampung – DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung menjalin sinergi dengan PT Pupuk Indonesia Wilayah 1 Lampung untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pertemuan yang berlangsung di kantor perusahaan membahas distribusi pupuk, ketersediaan stok, hingga arah kebijakan pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPW Tani Merdeka Lampung, Muhammad Fikri Thamrin, menegaskan bahwa kepastian pupuk bagi petani adalah kunci keberhasilan sektor pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami datang bukan hanya untuk bersilaturahmi saja, tetapi juga membuka ruang kolaborasi. Petani membutuhkan kepastian pupuk, sementara pemerintah menargetkan ketahanan pangan. Keduanya harus berjalan beriringan,” kata Fikri Thamrin kepada wartawan Kamis (18/9/2025).
Menurut Fikri, keluhan petani mengenai keterlambatan distribusi dan keterbatasan stok pupuk bersubsidi masih kerap terjadi di lapangan.
“Petani tidak boleh lagi bingung saat musim tanam tiba. Ini soal nasib pangan kita bersama,” tegasnya.
Fikri juga mengingatkan pentingnya peran Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Lampung punya potensi besar. Tapi tanpa dukungan pupuk, produktivitas tidak akan maksimal. Itu sebabnya kami ingin PT Pupuk Indonesia lebih dekat dengan petani,” katanya.
Ia menegaskan Tani Merdeka Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi antara petani dan perusahaan pupuk.
“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga bagian dari solusi. Negara hadir melalui kebijakan, perusahaan hadir dengan distribusi, organisasi hadir dengan gerakan. Semua harus terhubung,” ungkap Fikri.
Sementara itu, General Manager PT Pupuk Indonesia Wilayah 1 Lampung, Wilman, menyambut positif ajakan kolaborasi tersebut.
“Kami berterima kasih atas kehadiran Tani Merdeka Indonesia Lampung. Kami siap bekerja sama dan terbuka mendengar masukan langsung dari petani. Ini penting untuk memperbaiki sistem yang ada,” jelasnya.
Wilman mengakui distribusi pupuk bersubsidi memang kerap menemui tantangan, mulai dari keterbatasan alokasi hingga persoalan data penerima. Untuk itu, pihaknya menyiapkan skema baru agar distribusi lebih transparan, termasuk digitalisasi data penerima pupuk bersubsidi.
“Kalau data valid, distribusi bisa lebih cepat. Kami juga mendorong kios resmi agar aktif melayani petani,” pungkasnya.
